Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, namun publik masih terbelah dalam menilai arah dan capaian rezim baru ini. Apakah pemerintahan Prabowo telah membawa perbaikan bagi bangsa, atau justru memperdalam luka lama akibat praktik politik kekuasaan yang sarat kepentingan dan dinasti?
Dalam tulisan reflektif berjudul “Setahun Rezim Prabowo, Perbaikan atau Kerusakan Menahun?”, pengamat politik Yusuf Blegur menilai bahwa kepemimpinan Prabowo masih dibayangi oleh dualisme moral dan politik yang melingkupinya sejak Pilpres 2024.
“Ada yang bilang mustahil berujung kebenaran jika dimulai dengan kejahatan. Menghalalkan segala cara demi kekuasaan, lalu pidato soal keadilan dan kemakmuran?” tulis Yusuf Blegur dalam analisanya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Yusuf, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tidak lepas dari bayang-bayang politik dinasti, praktik KKN, dan cacat moral dalam proses demokrasi. Ia menyebut, meski secara prosedural sah, hasil pilpres tersebut masih menyisakan beban legitimasi di mata sebagian publik.
“Prabowo terpilih dalam suasana politik yang kental dengan rekayasa dan ketidakjujuran,” ungkapnya.
Meski begitu, rakyat tetap menaruh harapan besar terhadap janji perubahan yang diusung Prabowo. Namun, Blegur menilai masyarakat kini hanya bisa bersikap “wait and see” terhadap arah kepemimpinan sang jenderal purnawirawan itu.
Dalam catatannya, Yusuf Blegur menyoroti adanya ambivalensi kebijakan selama setahun pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, terdapat kebijakan populis yang meringankan beban masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintahan ini masih terjebak dalam pola lama yang mempertahankan kemiskinan dan kebodohan struktural.
“Prabowo seperti bermain politik dua muka. Satu wajah menampilkan perbaikan dan pesonanya, wajah yang lain tetap terlihat muram dan kusam, dibiarkan terpapar polusi kemunafikan bernegara,” tulisnya tajam.
Yusuf juga mengkritik lemahnya ketegasan Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet serta memberantas korupsi secara menyeluruh. Ia menilai, presiden masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki dan para pendukung politiknya.
Lebih jauh, Blegur mempertanyakan keberanian Prabowo untuk mengambil keputusan besar demi kebaikan bangsa. Ia menilai presiden lebih berhati-hati menjaga kekuasaan ketimbang mengambil risiko melawan kekuatan lama yang membelenggu negara.
“Prabowo lebih takut kehilangan jabatannya ketimbang bertarung melawan oligarki demi keselamatan rakyat dan negara,” tulisnya.
Pada akhirnya, menurut Blegur, masa satu tahun pemerintahan ini belum mampu menunjukkan arah yang jelas apakah menuju perbaikan atau justru memperparah kerusakan sistemik yang telah lama berlangsung di republik ini.
“Rakyat hanya bisa menanti dan berinteraksi dengan waktu. Setelah setahun, apalagi yang bisa dilakukan Prabowo? Apakah tercatat sejarah sebagai pahlawan atau penjahat?” tutupnya.
