Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kasus penyelewengan kekuasaan yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Salah satunya, jual beli jabatan hingga proyek fiktif di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflansi daerah tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024 skor integritas nasional baru mencapai 71,53 di bawah target 74.
Artinya, survei ini menunjukkan bahwa semua pemerintah daerah (pemda) masuk dalam kategori rentan alias zona merah, dengan skor rata-rata provinsi 67 dan kabupaten 69.
“Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” jelas dia.
“Kalau saya kan, untuk saya yang penting kan ekonominya bergerak, dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” tambahnya.
Lebih lanjut Purbaya mengatakan, data KPK juga menunjukkan adanya sumber risiko korupsi yang belum terselesaikan. Misalnya dari jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi, hingga pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, jika potensi tersebut diabaikan maka akan berdampak pada anggaran pembangunan yang bocor dan program pemerintah terhambat.
“Kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tuturnya menegaskan.(Sumber)
