PDIP angkat bicara soal kadernya sekaligus Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan sikap partai berlaku sama untuk semua kadernya yang berhadapan dengan hukum.
“Secara prinsip PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan, seperti yang terjadi pada Bupati Bekasi atau Bupati Ponorogo,” kata Andreas, Jumat (19/12/2025).
Ia mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak henti-hentinya memberi peringatan kepada para kader agar menjauhi praktik korupsi. Sayangnya, peringatan itu kerap tak digubris.
Andreas menegaskan bahwa korupsi bukan ajaran partai. Jika ada kader yang tersandung kasus hukum, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi.
“Yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, tentu adalah tanggung jawab pribadi,” tegasnya.
Di sisi lain, PDIP tetap berkomitmen mendidik kadernya agar bersih dari korupsi. Namun, Andreas juga menyelipkan kritik halus kepada KPK agar bersikap adil dan tidak pilih-pilih dalam pemberantasan korupsi.
“Karena masyarakat pun tahu dan melihat banyak indikasi kasus-kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindak lanjuti, namun didiamkan, bahkan lenyap begitu saja,” ucapnya.
Sampai berita ini diturunkan, KPK belum merilis identitas lengkap dari sepuluh orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hanya mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berproses,” kata Budi, Kamis malam.
“Sampai dengan saat ini tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” sambungnya.(Sumber)
