Pemerhati sosial dan politik Sholihin MS melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo saat ini berada dalam pusaran kekuasaan yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang menurutnya sarat dengan dugaan kejahatan terhadap bangsa dan negara.
“Secara pribadi saya tidak mengatakan Prabowo pengkhianat. Saya masih melihat ada kepedulian terhadap rakyat dan retorika pemberantasan kejahatan. Tapi masalahnya, ambisi kekuasaan telah membuat semua nilai moral, etika, dan agama diabaikan,” kata Sholihin dalam keterangannya di Bandung, Ahad (25/1/2026).
Menurut Sholihin, jabatan telah menjadi tujuan utama dalam politik, sehingga cara-cara curang, manipulatif, dan zalim dianggap wajar selama dapat mengantarkan pada kekuasaan. Ia menilai kondisi tersebut membuat Prabowo tidak berbeda dengan Jokowi.
Sholihin bahkan menyebut kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 sebagai kemenangan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Ia menegaskan bahwa berdasarkan keyakinannya, pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar adalah pilihan mayoritas rakyat.
“Kemenangan itu dirampas. Jokowi dan Prabowo telah mengambil hak rakyat. Karena itu, secara kebenaran, Prabowo adalah presiden yang ilegal,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama Prabowo tidak berani keluar dari bayang-bayang Jokowi, maka pemerintahan saat ini hanya akan melahirkan kepalsuan demi kepalsuan dan tidak membawa kebaikan bagi bangsa.
Dalam pernyataannya, Sholihin juga menyebut Joko Widodo sebagai aktor utama yang merancang berbagai kejahatan kekuasaan secara sistematis. Ia menuding Jokowi terlibat dalam banyak dugaan pelanggaran hukum besar yang hingga kini tidak pernah diproses secara adil.
“Jokowi adalah figur yang kejahatannya dirancang rapi dan sistematis. Penampilannya seolah polos, tapi justru itu yang membuat banyak pihak terkecoh,” ujarnya.
Sholihin memaparkan sedikitnya sepuluh dugaan kejahatan besar yang ia tuduhkan kepada Jokowi, mulai dari dugaan penjualan kepentingan negara kepada asing dan oligarki, manipulasi identitas dan ijazah, pemberian izin proyek bermasalah, hingga dugaan korupsi besar di proyek strategis nasional seperti IKN, Kereta Cepat, dan sektor energi.
Ia juga menuding adanya penyalahgunaan dana publik serta keterlibatan dalam sejumlah tragedi kemanusiaan yang menewaskan banyak orang.
Selain Jokowi, Sholihin turut menyoroti sejumlah pejabat tinggi negara yang disebutnya sebagai bagian dari jejaring kekuasaan, di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Pratikno, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sholihin menegaskan, apabila Presiden Prabowo tidak menggunakan kewenangannya untuk mengusut dan mengadili Jokowi beserta para kroninya, maka Prabowo dianggap telah berkhianat terhadap amanah rakyat.
“Ketika seseorang memiliki kekuasaan tertinggi tapi tidak mau menegakkan hukum, itu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,” katanya.
Ia bahkan menyatakan, jika Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mampu menjalankan amanah, maka keduanya seharusnya mundur demi menyelamatkan masa depan Indonesia.
“Negara ini harus diurus oleh orang yang kompeten dan bermoral,” pungkas Sholihin
