Presiden Trump menjalankan American First. Memprioritaskan kepentingan AS di Atas komitmen global. Berfokus pada nasionalisme ekonomi. Bahkan melangkah jauh dengan menangkap Presiden Maduro. Dan ingin memiliki Greenland. Saat Presiden Trump serampangan mengutamakan negaranya. Apakah Presiden Prabowo masih memikirkan negara atau hanya keluarga?
Ekonomi Politik dunia bergerak berdasarkan momentum. Yang dibuat Amerika Serikat. Tahun 1944, Perjanjian Bretton Woods menetapkan Dolar AS sebagai mata uang utama dunia. Tahun 1971, Amerika meninggalkan standar emas pada Dolar AS. Tahun 1974, Amerika memberlakukan Petrodolar.
Perjanjian Petrodolar yang ditandatangani Arab Saudi dan OPEC dengan Amerika pada 9 Juni 1974 berakhir setelah 50 tahun pada 9 Juni 2024. Oligarki Amerika, para Baron Yahudi kemudian mengangkat Badut Trump sebagai presiden AS. Tugasnya meredam Dedolarisasi. Yang aktif dilakukan anggota BRICS. Trump pun melakukan kebijakan membabi buta demi Dolar dan Negaranya.
Bagi Indonesia ini adalah momentum untuk mengutamakan kepentingan negara dengan memberlakukan lagi UUD 45 (asli). Mengingat ekonomi politik Indonesia mengarah pada kehancuran saat ini. Dimulai dari momentum krisis ’98 yang dibuat Amerika. Diperparah tekanan Amerika yang menuntut Reformasi dan mengganti UUD 45 dengan UUD 2002.
Dimana peran negara diperkecil. Pasal 33 UUD 45 ditekan. BUMN diprivatisasi. Rakyat minim subsidi. Sementara Konglomerat Aseng dan Perusahaan Asing difasilitasi. Untuk mengeruk sumber daya alam secara rakus. Di ekspor secara bahan mentah. Pajaknya tidak dibayar. Uangnya disimpan di luar negeri. Sedangkan bencana kerusakan alam memakan korban rakyat. Dan ditanggung pemerintah.
Dampaknya dari segi ekonomi yang paling brutal adalah sektor minyak bumi. Indonesia sebagai anggota OPEC pernah mencapai produksi minyak 1,7 juta barel/hari di masa Orde Baru. Sekarang Era Reformasi produksinya hanya sekitar 600 ribu barel/hari. Peran negara di sektor minyak diperkecil. Dimanfaatkan Pertamina dan direksinya untuk memperkecil produksi dan memperbesar impor.
Karena nilai impor pertahun sangat besar mencapai USD 36 milyar atau hampir Rp 600 triliun pada tahun 2024. Di dalam impor itu ruang korupsi sangat lebar mulai dari kontrak, transaksi, pengapalan/logistik, pengolahan hingga penyaluran. Sedangkan bila menyedot langsung dari tanah Indonesia dan menyalurkannya, ruang korupsi sangat kecil.
Dari segi politik, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung selalu menimbulkan pergolakan yang menggoyang ekonomi. Pemenangnya selalu menjalankan kepentingan Taipan donaturnya daripada kepentingan negara. Sedangkan Otonom Daerah selalu menghasilkan raja-raja kecil di daerah yang menuntut otonomi diperluas. Lalu menurunkan kekuasaan atau membaginya kepada istri, anak, menantu dan saudara.
Rakyat mendesak agar sistem pemilihan langsung dikoreksi. Tapi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad secara tegas dan emosional menolak. Bagi Dasco pemilihan langsung dimana pemenang menjalankan kepentingan Taipan donaturnya daripada kepentingan negara. Dan kepala daerah yang menuntut otonomi daerah diperluas mengarah pada pemisahan diri, itu adalah yang terbaik.
Sementara Presiden Prabowo yang melihat perkelahian Presiden Trump dengan Ketua The Fed, Jerome Powell. Dimanfaatkan untuk mengangkat keponakannya yang tidak kredibel untuk menjadi Deputi Bank Indonesia. Karena The Fed dan BI sama-sama independen. Sehingga Prabowo melihat momentum Amerika justru untuk kepentingan keluarga.
Indonesia di ujung tanduk. Mengarah pada kehancuran. Tugas rakyat saat ini tinggal mencatat, melihat, dan mengingat ucapan dan prilaku pemimpinnya. Jika momentum pergolakan tercipta bagi rakyat untuk menjatuhkan kekuasaan ini. Jangan perlakukan Prabowo seperti Sahroni, tapi perlakukanlah seperti Raja Louis XVI.
Oleh; Nirmal Ilham, ex Tenaga Ahli DPR RI
