Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) tak setengah hati memburu mantan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat korupsi. Dorongan itu sejalan dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto agar para eks pimpinan BUMN siap-siap dipanggil aparat hukum.
“Jadi ya, ini memang harus tegas bahwa BUMN kita ini jago kandang, korup, dan ngakunya banyak proyek, banyak pekerjaan, tapi selalu merugi,” kata Boyamin kepada Inilah.com, Minggu (8/2/2026).
Menurut Boyamin, penindakan tegas bukan sekadar urusan hukum, melainkan soal amanat rakyat yang selama ini kerap dikorbankan oleh praktik bancakan di tubuh BUMN.
“Supaya apa? Kita ini mendapatkan amanat yang jelas dari rakyat untuk mengemban amanat rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Dan tidak korupsi,” ujarnya.
Ia menilai korupsi nyaris merata di berbagai sektor BUMN. Bahkan perusahaan yang terlihat untung pun disebut tak sepenuhnya menyetor laba ke negara akibat praktik subkontrak yang sarat permainan.
“Hampir semua korup. Transportasi juga korup, Garuda, Pelindo dan lain-lain. Jasa keuangan dan telekomunikasi juga banyak korup, ini bedanya dengan yang lain adalah masih catat keuntungan, lainnya merugi,” ucap Boyamin.
BUMN Karya hingga BUMN keuangan ikut disorot. Boyamin menilai sebagian perusahaan terkesan dilindungi, dimonopoli proyek negara, dan mematikan swasta. Ujungnya, kerugian negara kian membesar.
“Bikin anak-anak perusahaan yang sebenarnya hanya untuk korupsi, bukan untuk membuat efektif pekerjaan, mencari keuntungan, tapi sebenarnya malah untuk menyalurkan dugaan-dugaan upeti dan proyek fiktif,” tegasnya.
Sektor kesehatan pun tak luput. Boyamin merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertengahan 2024 soal BUMN farmasi di bawah Holding BUMN Farmasi, PT Indofarma Tbk dan anak usahanya Indofarma Global Medica, yang terseret persoalan pinjaman online.
“Dan BUMN yang lain itu, juga kesehatan pun juga banyak nakalnya, bahkan ada yang pinjam online untuk nyari duit kan pinjol gitu kan, ada BUMN Kesehatan itu,” ucap Boyamin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada mantan pimpinan BUMN agar tak merasa kebal hukum. Ia menegaskan aparat penegak hukum siap memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Prabowo menekankan peringatannya bukan basa-basi politik. Ia meminta pejabat berhenti bermain korupsi karena dampaknya tak hanya menjerat pelaku, tetapi juga keluarga mereka.
Menindaklanjuti hal itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap memeriksa pimpinan BUMN, termasuk mantan pejabat, sepanjang didukung alat bukti yang sah.
“Tentunya warning dari Bapak Presiden selaku pimpinan akan kita perhatikan. Tentunya kita akan menindaklanjuti dengan tetap berdasarkan pada alat bukti yang ada dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, Minggu (8/2/2026).
Kejaksaan Agung menegaskan, status nonaktif atau purnajabatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan selama menjabat. Dukungan Presiden disebut memperkuat langkah penegakan hukum di tubuh BUMN.(Sumber)
