News  

Dandhy Laksono: Pemerintah ‘Antek Israel’? Duduk Semeja, Kirim Tentara, hingga Transaksi Militer

Dandhy Laksono (IST)

Wartawan senior sekaligus pegiat dokumenter, Dandhy Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan dan wacana pemerintah yang dinilainya berkaitan dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial dan memicu perdebatan luas di ruang publik.

Dalam pernyataannya, Dandhy menyinggung soal dugaan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang satu meja dengan Israel, termasuk dalam inisiatif yang disebutnya sebagai Board of Peace (BoP). Ia mempertanyakan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal mendukung perjuangan Palestina.

“Duduk semeja di BoP dengan Israel, mau kirim tentara, bayar Rp17 triliun, kasih izin geotermal ke investor Israel, sampai transaksi peralatan militer dengan Israel,” tulisnya dalam unggahan yang beredar luas, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada isu partisipasi Indonesia dalam forum perdamaian internasional yang belakangan dikaitkan dengan gagasan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang secara spesifik membenarkan tudingan seperti yang disampaikan Dandhy.

Terkait wacana pengiriman pasukan, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa setiap partisipasi pasukan Indonesia dalam misi luar negeri harus berada di bawah mandat resmi United Nations (PBB). Indonesia selama ini memang aktif mengirim Pasukan Garuda dalam misi perdamaian dunia.

Sementara itu, isu kerja sama energi panas bumi (geotermal) maupun transaksi alutsista dengan pihak yang terafiliasi dengan Israel juga menjadi sorotan publik. Pemerintah sendiri belum memberikan klarifikasi detail atas tudingan yang beredar di media sosial tersebut.

Polemik ini menunjukkan sensitifnya isu hubungan tidak langsung dengan Israel di tengah kuatnya solidaritas publik Indonesia terhadap Palestina. Di sisi lain, pemerintah diharapkan memberikan transparansi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan Dandhy Laksono tersebut.