Aktivis Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar, melontarkan kritik tajam terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada anak-anak di BPN saat bulan Ramadan. Kritik tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pernyataannya di media sosial, Gus Umar mempertanyakan kualitas makanan yang dibagikan kepada para siswa. “Lihat nih @prabowo menu MBG anak-anak di BPN Ramadan. Ini yang Anda bilang bergizi? Ini yang Anda bilang sehat?” tulisnya, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai, jika menu yang dibagikan tidak memenuhi standar gizi dan kesehatan sebagaimana yang digaungkan pemerintah, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Gus Umar juga menyinggung kemungkinan adanya penyimpangan anggaran oleh oknum pelaksana program. Menurutnya, jika benar terjadi pengurangan kualitas atau ketidaksesuaian spesifikasi makanan, maka hal itu patut dicurigai sebagai bentuk penyalahgunaan dana publik.
“Uang rakyat dikorupsi oleh oknum MBG, apa tindakan Anda?” ujarnya mempertanyakan langkah konkret pemerintah.
Pernyataan ini memantik respons publik yang beragam. Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap program pemerintah, sementara yang lain meminta agar tudingan dugaan korupsi disertai bukti dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah serta menekan angka stunting. Program ini menyasar jutaan siswa di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa menu MBG telah dirancang berdasarkan standar gizi yang ditetapkan oleh ahli dan diawasi oleh instansi terkait.
Namun, kritik dari Gus Umar menunjukkan bahwa implementasi di lapangan bisa saja tidak selalu sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat.
Sejumlah kalangan mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya di daerah yang menjadi sorotan. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan, distribusi anggaran, serta integritas para pelaksana program.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan tersebut. Publik kini menanti klarifikasi serta langkah tegas pemerintah guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang menggunakan dana negara tersebut.
