Jauh sebelum banjir melanda wilayah ibukota di pembuka tahun 2020, politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi pernah mengungkapkan kegeraman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bekerja lamban.
Kegeraman diluapkan ketua DPRD DKI Jakarta itu kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornal) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di SICC, Bogor pada 13 November lalu.
Dia mengungkit langkah konkret Kementerian PUPR dalam mengantisipasi banjir. Ini mengingat 13 sungai yang dikelola Kementerian PUPR belum menunjukkan adanya antisipasi. Tidak ada alat apapun yang diturunkan ke 13 sungai tersebut.
“Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat satu pun yang turun,” kata Prasetyo.
Kegeraman politisi PDIP itu cukup beralasan. Selain Jakarta dalam ancaman banjir, juga lantaran dirinya pernah memberi tahu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenai masalah yang akan melanda Jakarta. Tapi Basuki tidak kunjung memberi tanda-tanda tanggapan atas ancaman tersebut.
Saking kesalnya, Prasetyo kala itu bahkan menantang Kementerian PUPR untuk menyerahkan penanganan banjir sepenuhnya ke Pemprov DKI. Prasetyo mengatakan Pemprov DKI mampu menyelesaikan hal tersebut.
“Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami, pemerintah daerah, bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa besar Rp 89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet,” tantang Prasetyo kala itu. {rmol}
