Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan adanya kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintah. Ia menegaskan, efisiensi besar-besaran merupakan satu-satunya jalan untuk mengamankan uang rakyat dari potensi korupsi.
Prabowo merinci, tahap awal pemerintah melakukan efisiensi dana sebesar Rp308 triliun. Menurutnya, jika dana sebesar itu tidak segera dipangkas maka akan membuka celah lebar untuk dikorupsi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” kata Prabowo dalam sebuah video saat berbincang dengan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, yang ditayangkan pada Kamis (20/3/2026).
Prabowo menegaskan, langkah itu sesuai dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tentang tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut, ICOR Indonesia berada di angka level 6,5 yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Ia mengatakan, angka ICOR yang tinggi itu menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.
Dengan total APBN sekitar Rp3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo memperkirakan adanya inefisiensi hingga 30 persen atau setara US$75 miliar.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien,” ucapnya.
Prabowo menyatakan efisiensi yang dijalankan pemerintah masih tahap awal dan peluang penghematan tetap besar, terutama pada belanja rutin non-esensial. Pemangkasan dilakukan pada sejumlah pos, seperti kegiatan seremonial, pembelian alat tulis kantor, serta rapat dan seminar di luar kantor.
Ia juga mengkritik pola pengadaan barang, termasuk komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir tiap tahun, serta maraknya kajian yang dinilai belum menyasar isu utama seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi lintas sektor, dengan mencontoh kebijakan negara lain seperti pengurangan hari kerja dan penerapan WFH.
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” ujar Prabowo.(Sumber)
