Aktivis sosial Yusuf Blegur menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kecelakaan kereta yang terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Peristiwa yang melibatkan rangkaian KRL Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka, sekaligus memicu kritik keras terhadap sistem transportasi nasional.
Dalam pernyataan tertulis bertajuk “Resah Usai Musibah”, Yusuf menilai tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam membangun kebijakan transportasi yang berkeadaban dan berorientasi pada keselamatan manusia.
“Rakyat bukan hanya menjadi korban dari tragedi, tetapi juga korban dari kegagalan sistem dan kebijakan,” ujarnya.
Yusuf menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, mulai dari aspek teknologi, manajemen operasional, hingga kualitas sumber daya manusia. Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah benar-benar menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan transportasi memang menunjukkan kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta dengan integrasi moda seperti busway, LRT, MRT, dan KRL. Namun, ia menilai kemajuan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan jaminan keselamatan yang optimal.
“Perbaikan memang ada, tetapi celah malfungsi dan human error masih sering terjadi. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” kata Yusuf.
Lebih jauh, Yusuf juga mengkritik respons sejumlah pejabat publik pasca-tragedi. Ia menilai tidak sedikit pernyataan yang justru terkesan reaksioner, tidak empatik, bahkan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Ada kecenderungan pejabat menunjukkan kepedulian secara berlebihan, tetapi justru terkesan sebagai pencitraan di atas penderitaan korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan yang tidak tepat dari para pemangku kebijakan dapat memperparah trauma masyarakat yang terdampak musibah. Alih-alih menghadirkan solusi, publik justru disuguhi polemik yang tidak produktif.
Dalam refleksinya, Yusuf menyebut tragedi transportasi yang berulang menempatkan rakyat sebagai pihak yang terus dirugikan. Tidak hanya menanggung korban jiwa dan luka, masyarakat juga harus menghadapi dampak psikologis serta ketidakpastian atas keamanan layanan publik.
“Setelah tragedi, rakyat belum selesai dengan trauma, tetapi kembali dihadapkan pada kegaduhan pernyataan pejabat. Ini yang membuat masyarakat semakin resah usai musibah,” tegasnya.
Yusuf pun mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan pascakecelakaan, tetapi juga melakukan pembenahan sistemik yang menyeluruh, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta etika pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan Yusuf dari Bekasi pada 30 April 2026, bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1447 Hijriah.
