Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menghadirkan dinamika politik dan sosial yang menarik. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah ribuan buruh dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun relasi yang lebih erat dengan kelas pekerja.
Aktivis Muhammadiyah, Farid Idris, menilai momentum tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi arah politik baru yang lebih inklusif terhadap aspirasi buruh.
“Ini bukan hanya simbolik. Kehadiran Presiden menunjukkan ada kehendak politik untuk berdiri bersama buruh, mendengar langsung suara mereka, dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan,” ujar Farid dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Farid, selama ini relasi antara pemerintah dan buruh sering kali diwarnai ketegangan, terutama terkait isu upah, outsourcing, dan jaminan sosial. Namun, kehadiran langsung kepala negara dalam peringatan May Day di ruang publik seperti Monas memberikan pesan berbeda.
Ia melihat langkah Prabowo Subianto sebagai upaya membangun kepercayaan (trust building) antara negara dan kelompok pekerja. Dalam perspektif gerakan sosial, simbol kehadiran fisik pemimpin memiliki makna penting dalam meredam jarak psikologis antara penguasa dan rakyat.
“Buruh selama ini merasa suaranya sering tidak sampai. Ketika presiden hadir langsung, itu menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka,” lanjutnya.
Lebih jauh, Farid menekankan bahwa momentum May Day seharusnya tidak berhenti pada gestur politik semata. Ia berharap ada langkah konkret yang menyusul, terutama dalam bentuk kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan buruh.
Beberapa isu krusial yang disoroti antara lain:
-Penetapan upah layak yang sesuai dengan kebutuhan hidup
-Perlindungan tenaga kerja dari praktik kerja tidak pasti
-Penguatan jaminan sosial dan kesehatan
-Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan
Menurutnya, jika kehadiran presiden di May Day diikuti dengan reformasi kebijakan, maka hal ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah hubungan industrial di Indonesia.
Sebagai bagian dari Muhammadiyah, Farid menegaskan bahwa perjuangan buruh sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi prinsip utama organisasi tersebut.
Muhammadiyah, kata dia, sejak lama mendorong sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, tetapi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh.
“Dalam pandangan Muhammadiyah, kesejahteraan buruh adalah bagian dari amanat konstitusi dan nilai keadilan dalam Islam. Negara harus hadir memastikan tidak ada eksploitasi,” tegasnya.
Farid melihat kehadiran Prabowo Subianto di May Day juga memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Buruh merupakan salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia, dengan basis massa yang luas dan terorganisir.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi politik pemerintahan di awal masa kepemimpinan.
Namun demikian, Farid mengingatkan bahwa legitimasi tersebut harus dijaga dengan konsistensi kebijakan.
“Buruh tidak hanya butuh didengar, tapi juga dibuktikan. Jika tidak ada perubahan nyata, maka kepercayaan itu bisa cepat hilang,” katanya.
Peringatan May Day tahun ini dinilai sebagai momentum penting untuk mentransformasi hubungan industrial di Indonesia menuju arah yang lebih kolaboratif.
Jika sebelumnya hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh cenderung konfrontatif, kini ada peluang untuk membangun model kemitraan yang lebih sehat.
Kehadiran negara, menurut Farid, harus menjadi penyeimbang yang adil, bukan sekadar mediator pasif.
“Negara harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Tidak boleh ada dikotomi antara investasi dan keadilan sosial,” ujarnya.
