Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia melalui berbagai langkah strategis yang dijalankan secara simultan.
Hingga awal Mei 2026, capaian program nasional menunjukkan progres, meski masih memerlukan akselerasi, terutama dalam penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.
“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam,” kata Qodari dalam Konferensi Pers Update PHTC Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Penanganan TB Serta Transformasi Pendidikan dan Penguatan Akses Pendidikan Bagi Kelompok Rentan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Qodari mengatakan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah percepatan, mulai dari penguatan screening, peningkatan kapasitas deteksi, hingga pemberdayaan komunitas dalam pencegahan dan pengobatan.
Hingga 3 Mei 2026, program TBC nasional mencatat penemuan lebih dari 241 ribu kasus. Namun, capaian inisiasi pengobatan baru mencapai 84 persen dari target 95 persen, sementara keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa capaian penemuan kasus TBC masih memerlukan percepatan. Namun, sekali lagi, pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret yang berjalan secara simultan,” ujarnya.
Salah satu langkah utama adalah integrasi screening TBC dengan program CKG yang menyasar masyarakat umum dan pekerja. Program ini telah berjalan di 16 kementerian dan lembaga, dan direncanakan akan diperluas ke 50 kementerian/lembaga lainnya.
Selain itu, Qodari menyampaikan pemerintah juga memperkuat kapasitas deteksi di puskesmas melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta penelusuran berbasis X-ray yang akan dimulai pada semester II 2026.
Di tingkat komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga kini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan program tersebut.
“Dari total 70 ribuan desa, ini sekarang ada 6.000 desa, berarti baru sekitar 9 persen ya, sementara target adalah 30 persen,” ujarnya.
Program desa siaga TBC mencakup berbagai kegiatan, mulai dari screening, pelacakan kontak (tracing), pendampingan pengobatan oleh kader, hingga pemberian terapi pencegahan dan dukungan makanan bergizi.
Langkah lain yang dinilai strategis adalah tracing TBC terintegrasi dengan program CKG yang saat ini dijalankan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan sasaran 5.500 kontak pasien sepanjang April–Mei 2026. Program ini akan diperluas secara bertahap ke tingkat nasional.
Tak hanya itu, Qodari menuturkan pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC pada 2026 di wilayah dengan beban kasus tinggi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode 2020–2023 yang hanya sekitar 300 rumah per tahun.
“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” ucapnya.
Sejumlah Lembaga akan Dilibatkan dalam Penanganan TBC
Secara nasional, Qodari menegaskan pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor juga terus diperkuat. Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP), telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“Dengan 6.000 lebih desa siaga TBC, penanggulangan TBC ini bukan hanya urusan tenaga medis, melainkan gerakan masyarakat yang terorganisir dari bawah,” tuturnya.
Qodari menyebut upaya perbaikan rumah dan penguatan tracing menjadi kunci untuk memutus rantai penularan, sekaligus memastikan setiap kasus dapat ditangani hingga tuntas.
Ia pun menekankan upaya penanggulangan TBC merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan untuk perbaikan masa depan kita. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi. Di balik setiap rumah yang diperbaiki, ada anak yang bisa tumbuh sehat dan pergi sekolah,” paparnya.(Sumber)
