Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum menyusul pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Bandung, Kamis (4/6/2026), Rizal menilai langkah tegas terhadap BGN perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Rizal, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola dan pengawasan program tersebut. Ia menilai dugaan penyimpangan yang terjadi harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak mengganggu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jika persoalan di BGN ditindak tegas, maka evaluasi terhadap institusi lain yang dinilai bermasalah juga perlu dilakukan demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Rizal.
Selain menyoroti BGN, Rizal juga mengkritik kinerja Polri dalam menangani sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, penanganan kasus tersebut telah menimbulkan kontroversi dan persepsi negatif di masyarakat.
Rizal berpendapat reformasi kepolisian harus menjadi agenda penting pemerintah. Salah satu langkah yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah melakukan pergantian pimpinan tertinggi Polri guna mendorong perbaikan institusional.
Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa yang selama ini menjadi sorotan publik terkait kinerja aparat keamanan. Dalam pandangannya, pemerintah perlu memastikan penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
Mengenai Dadan Hindayana, Rizal menilai mantan Kepala BGN tersebut harus mempertanggungjawabkan berbagai persoalan yang terjadi selama masa kepemimpinannya apabila ditemukan pelanggaran hukum berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlaku.
Rizal menegaskan bahwa langkah-langkah evaluasi terhadap pejabat publik harus dilakukan demi menjaga kredibilitas pemerintahan dan keberlangsungan program-program strategis nasional.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi M Rizal Fadillah sebagai pemerhati politik dan kebangsaan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Polri, BGN maupun pemerintah terkait pernyataan tersebut.
