Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan siapa yang membayar aksi demonstrasi mahasiswa.
Saat pidato pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Prabowo sebelumnya memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang mencoba memanipulasi opini publik melalui aksi demo.
Prabowo menegaskan pemerintah memantau pergerakan pihak tertentu yang sengaja mengorganisir massa dan meminta pihak-pihak tersebut untuk menghentikan tindakan tersebut.
“Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu,” ucap Prabowo, Rabu (24/6/2026).
“Tapi enggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa ya? kami dibayar Rp 200.000, gitu, kan. Tapi ada. Saya enggak mengerti,” jelasnya.
Yatalathof pun mengatakan, jika memang benar demikian, maka hal tersebut bisa dibuktikan oleh Prabowo dulu, kemudian diumumkan di hadapan publik.
“Dari kami mahasiswa melihat bahwa jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (26/6/2026).
Hal-hal yang perlu ditelusuri Prabowo itu adalah soal adanya dugaan aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) demi meredam aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.
Kemudian dugaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang memobilisasi ratusan siswa SD dan SMP untuk mengikuti aksi pro Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 21 Juni 2026 lalu.
“Misalkan, bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar Rp300 juta. Terus juga bagaimana bisa ada Kepala Dinas Pendidikan malah mengeksploitasi, dalam tanda kutip, anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu,” jelas Yatalathof.
Pengamat Tunggu Pernyataan Resmi dari Wapres dan Kepolisian
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, meminta adanya penjelasan dari pihak Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka dan kepolisian terkait isu dugaan demo bayaran ini.
Sebelumnya, nama Gibran disebut-sebut karena mahasiswa UBK yang diduga menerima uang suap itu sempat bertemu dengan sang wapres untuk berdialog, setelah aksi demo selesai dilakukan pada 15 Juni 2026.
Kemudian, pihak kepolisian juga diminta klarifikasi karena mahasiswa UBK, Muhammad Abdimaludin yang kini sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UBK itu sempat menyampaikan menerima uang suap dari pihak kepolisian.
“Kita lihat di timeline sosmed kita bahwa ada oknum mahasiswa UBK menerima aliran dana dari oknum alumninya dan oknum alumninya itu menerima dari oknum aparat kepolisian, semacam itu. Jadi saya merasa ini perlu ada banyak klarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi negara,” ucap Agung dalam kesempatan yang sama.(Sumber)
