Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengusutan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan karena praktik penyelundupan masih banyak ditemukan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
“Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Tugasmu jaga penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan permintaan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Bea Cukai. Sehingga, lembaga tersebut bisa lebih serius memberantas berbagai bentuk penyimpangan dan penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat.
“Enggak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka anak-anak kita harus kita tegakkan rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penguatan pengawasan laut di kawasan perbatasan timur Indonesia sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan penerimaan negara.
Dalam peninjauan tersebut, Purbaya melihat kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang sebagai salah satu pangkalan strategis yang memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di Nusa Tenggara Timur dan kawasan perbatasan timur Indonesia. Selain pengawasan kepabeanan dan cukai, PSO Bea Cukai Kupang juga mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP, serta turut membantu pemantauan dan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) pada situasi darurat di perairan Nusa Tenggara Timur.
Purbaya menegaskan bahwa pengawasan laut memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan dengan jalur pelayaran yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya, Jakarta, Jumat (7/8/2026).(Sumber)
