Bank Dunia baru saja merilis laporan bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class.
Di dalam laporan tersebut dijelaskan, meski pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen, sebanyak 45 persen atau mencapai 115 juta populasi penduduk Indonesia masuk kategori rentan atau terancam bisa kembali masuk kategori miskin.
World Bank Acting Country Director untuk Indonesia Rolande Pryce mengatakan, kelompok tersebut adalah yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, tetapi belum berhasil masuk ke dalam kelompok kelas menengah.
Pryce mengatakan, masa depan Indonesia berada di kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class tersebut.
“Terdapat beberapa alasan mengapa kelompok kelas menengah menjadi penting untuk Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa hal, dan hal tersebutlah yang kami telusuri,” ujar Pryce ketika memberi keterangan di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
“Namun, di sisi lain, terdapat peran penting kelas menengah bagi kondisi politik dan sosial yang bisa memberikan dampak pada tata kelola dan kebijakan pemerintah,” tambahnya lagi.
Pryce memaparkan, dalam 15 tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan jumlah populasi kelas menengah dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk. Angka tersebut setara dengan 52 juta orang.
Selain itu, dalam setengah abad terakhir, Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan yang turut mendorong RI masuk kategori negara berpendapatan menengah.
“Pada tahun 1967 Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) hanya 657 dollar AS per kapita, menjadikannya sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Selama 50 tahun berikutnya, dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun PDB per kapita tumbuh enam kali lipat menjadi hampir 4.000 dollar AS,” ujar Pryce.
Bank Dunia menilai, Indonesia perlu untuk terus mengarahkan setiap kebijakan untuk mendorong kelompok yang rentan kembali miskin tersebut masuk ke kelas menengah.
Dengan demikian, tak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hal tersebut bisa membantu dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah penduduk yang lulus pendidikan sekunder dan tersier. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan di dunia kerja modern.
“Ini akan menempatkan mereka untuk bisa mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, juga sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk melindungi kelompok tersebut dari guncangan atau shock,” ujar dia. {kompas}
