Kisruh Pencalonan Bupati Teluk Wondama Dari Golkar

Penjaringan para bakal calon bupati dan wakil bupati melalui DPD I Partai Golkar tingkat provinsi di Papua dan Papua Barat belum harga mati. Pasalnya, DPP Partai Golkar memiliki diskresi untuk menentukan rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Golkar.

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Papua – Papua Barat DPP Partai Golkar, Klemen Tinal usai membuka kegiatan Konsolidasi Partai Golkar Bidang Papua – Papua Barat di salah satu Hotel di Manokwari, jumat (21/02/2020)

“Ini sesuai Juklak 3 Tahun 2020 Pasal 30,” kata Wakil Gubernur Papua itu. Ia menegaskan bila masih ada bakal calon yang memiliki kemampuan, kader potensial, elektabilitas tinggi, namun belum memiliki kesempatan mendaftar di Kabupaten, DPP Partai Golkar akan tetap membuka pintu pendaftaran.

Klemen menambahkan, tetap memprioritaskan kader partai Golkar dalam Pilkada. Tapi, jika kader non golkar itu punya elektabilitas dan popularitas selisih sangat jauh dengan kader Golkar, maka partainya secara fair akan mendukung non kader.

“Kalau tinggi perbedaannya oke. Kalau rata-rata, nanti dulu. Bukan komitmen uang. Kalau dia jadi, misalnya, nantinya mendukung Golkar atau jadi kader,” ungkapnya.

Menanggapi kisruh pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama melalui Partai Golkar, dimana dalam pleno Golkar Wondama merekomendasikan 3 pasangan bakal calon, namun yang dimasukkan ke Golkar Papua Barat hanya 1 pasangan bakal calon, yaitu Bernadus Imburi dan Zeth Marani.

Walhasil, Elysa Auri – Fery Auparay dan Hendrik Mambor – Andarias Kaikatui belum bisa sampaikan visi misi dalam pleno diperluas Golkar PB kemarin dulu.

“Itu tidak masalah. Kalau hanya satu. Kalau dia jauh. Boleh. Tapi yang lain daftar boleh. Tadi ada diskresi DPP. Sekarang belum ada (calon ditetapkan). Dinamis kita. Masih terbuka,” tegas Klemen.

Sebelumnya saat menyampaikan sambutan, Klemen Tinal mengatakan ada potensi pasangan bakal calon yang tercecer dalam penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati di sembilan Pilkada di Provinsi Papua Barat.

“Pusat punya hak untuk tambah, kalau kami lihat ada yang baik, tapi lupa dimasukan, kami akan masukan. Lewat mana, lewat survey melalui 10 lembaga survey yang direkomendasikan DPP,” tegas Tinal.

Klemen menambahkan pasangan calon yang diusulkan ke DPP berjumlah 3 – 6 calon. “Jangan buat – buat, jangan buka malam, jangan Cuma 1 hari, cara itu buat rusak Golkar tak maju, cara – cara itu buat Golkar rusak,” terangnya.