Langkah pemerintah tetap meluncurkan program Kartu Prakerja diapresiasi. Diharapkan program unggulan Presiden Joko Widodo itu dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Karena itu, manajemen pengelolaanya harus benar-benar profesional, akuntabel, dan terbuka,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (18/4).
Namun demikian, Saleh melihat Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah ini memiliki sejumlah masalah. Salah satunya, kartu prakerja tersebut diluncurkan di tengah situasi penyebaran Covid-19.
Wakil ketua Fraksi PAN ini meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Di mana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan uang.
“Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial. Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas,” harapnya.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk lebih dari 13,3 juta keluarga miskin. Masing-masing, kata Saleh, bisa mendapat Rp 1,5 juta.
“Nanti jika virus corona telah berlalu, program Kartu Prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan,” tandasnya. {rmol}
