Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih heran dengan rencana pemerintah, menyediakan anggaran Rp 32 triliun untuk bansos pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Pasalnya, kata Titi, selama ini pemerintah selalu menjadikan masalah anggaran sebagai alasan tidak mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
“Itu yang saya heran kalau untuk penyelesaian (honorer) K2 selalu tidak ada anggaran, namun untuk yang lain ada,” kata Titi kepada jpnn.com, Jumat (7/8).
Akibatnya, selama ini para guru dan tenaga kependidikan honorer K2 selalu diberikan harapan palsu oleh pemerintah.
“Untuk K2 hanya dapat PHP terus dari dulu. Harusnya kalau memang benar pemerintah punya dana puluhan triliun begitu, alokasikan saja buat angkat K2 jadi ASN. Jadi utang pemerintah ke K2 segera terbayar lunas,” tegasnya.
Apalagi di masa pandemi Covid-19, Titi mengaku tidak menerima bantuan apa pun dari pemerintah.
Hanya sedikit upah yang diterima dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program rutin.
“Saya enggak dapat apa-apa. Dari dana BOS juga masih sama. Hanya dapat 150 ribu per bulan sampai hari ini. (Biaya mengajar daring) biaya pribadi,” tandas perempuan berhijab itu. {JPNN}
