Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako tahap tiga di DKI Jakarta bagi terdampak Covid.
Kejadian ini terjadi pada Rabu 27 Mei 2020 atau 8 bulan lalu. Tak disangka pada Sabtu malam (6/12), Ketua KPK menetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka korupsi dana Bansos Covid-19.
Pada saat itu, Ketua KPK Firli menjelaskan maksud kedatangannya ke kawasan Cipete Utara mendampingi Mensos Juliari menyerahkan sebanyak 1.361 paket sembako kepada beberapa warga RW 02.
“Niatan kita adalah satu, bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan itu sampai,” ujar Firli di Cipete Utara, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2020).
Firli Bahuri ingin memastikan bahwa penyaluran sembako yang dilakukan Kementerian Sosial berjalan dengan baik. “Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tepat sasaran dan tepat guna, dan sampai kepada si penerima”, ungkapnya.
Ia menambahkan asal muasal data penerima bansos yang digunakan Kementerian Sosial melalui Data Terpadu KesejahteraanSosial (DTKS). Hal ini juga kerap disampaikan Mensos pada berbagai kesempatan.
“Pedoman utama pemberian bantuan sosial itu menggunakan DTKS, tetapi apabila di lapangan ditemukan ada warga yang memang layak untuk menerima padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam DTKS, maka dia dimasukkan,” paparnya.
Hal sebaliknya juga berlaku, sehingga seluruh bantuan sosial dari pemerintah bisa sampai tepat sasaran.
Ditanya tentang kehadiran Ketua KPK, Mensos Juliari Batubara menjelaskan bahwa kehadiran Ketua KPK untuk melihat langsung penyaluran bansos sembako tahap 3 di DKI Jakarta.
Juliari menyebut hal itu sebagai bagian dari pengawasan yang sudah seharusnya dilakukan oleh badan/institusi berwenang.
Lebih lanjut, Mensos berharap agar KPK terus memberikan pendampingan terhadap penyaluran bansos yang dilakukan Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial menyalurkan 1,9 juta paket sembako bagi warga Jabodetabek, bantuan akan disalurkan sebanyak enam kali selama tiga bulan, untuk wilayah DKI Jakarta telah memasuki penyaluran tahap tiga. {pojoksatu}
