Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dede Yusuf, ikut memberi tanggapan soal isu kudeta Demokrat. Isu ini menyerat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan beberapa kader maupun eks kader Demokrat.
Wakil Ketua Komisi X DPR itu menilai, gerakan ini telah mengusik internal Partai Demokrat. Sebab diduga dilakukan oleh penguasa.
“Apabila terjadi sebuah gerakan yang di dalamnya ada penguasa, itulah yang disebut sebagai sesuatu yang melanggar etika berpolitik. Etika berpolitik itu adalah penguasa tidak boleh involve di dalam urusan rumah tangga partai,” kata Dede ketika ditemui usai mendapat gelar doktor dari Universitas Padjadjaran di Kampus Unpad Dago, Selasa (9/2).
Ketua DPP Partai Demokrat itu menyatakan, partai adalah mitra bagi penguasa. Maka dari itu, jika ada upaya mengusik internal partai, dikhawatirkan bakal menimbulkan ketidakpercayaan. Dia menilai sikap Moeldoko sebagai salah satu pejabat tinggi negara tidak pantas dilakukan.
“Walaupun ada partai pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah karena akan menyebabkan distrust, ketidakpercayaan,” ucap dia.
“Jadi sebagai seorang pejabat tinggi negara, apalagi yang sehari-hari bersama presiden, harus paham betul untuk tidak masuk ke dalam riak-riak internal.
Jadi apakah itu melanggar kode etik, bicaranya bukan melanggar kode etik, tapi kurang pantas bagi pejabat negara untuk masuk ke dalam riak-riak internal. Sudah tahu riak-riak internal, enggak usah masuk dong,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Dede Yusuf mengatakan Partai Demokrat memiliki Ketua Umum yang sah secara hukum yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga tidak perlu lagi digelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua baru.
“Artinya tidak ada lagi yang namanya rancangan KLB ketidakpuasan, karena dari awal sudah kesepakatan bersama,” pungkas dia. {kumparan}
