Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah. Permintaan Presiden Jokowi ini ditanggapi oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan mengajukan pertanyaan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?
Komedian dan komentator politik Iwel Sastra mengungkapkan memiliki pertanyaan yang sama dengan Jusuf Kalla.
“Saya rasa ini menjadi pertanyaan banyak pihak, bagaimana caranya bisa mengkritik tanpa harus berurusan dengan hukum” ucap komedian yang dikenal lewat acara satir politik televisi Republik Mimpi dan Democrazy.
Iwel melanjutkan, selama UU ITE belum direvisi maka akan sulit untuk memenuhi harapan Presiden Jokowi.
Advokat anggota Peradi ini juga menyoroti kemungkinan serangan dari pendengung di media sosial yang diterima pengkritik seperti yang dikhawatirkan oleh politisi senior Kwik Kian Gie.
“Pada tahun 2005 saya tampil secara langsung di RCTI membawakan Stand Up Comedy yang materinya waktu itu terkadang berisi kritik kepada pemerintah. Saya membawakan materi dengan nyaman tanpa khawatir nanti dipermasalahkan secara hukum atau diserang buzzer. Apalagi saat mengelola acara Republik mimpi bersama Effendi Gazali, isinya lebih banyak kritik terhadap pemerintah” jelas Iwel.
Dengan menyampaikan harapan agar masyarakat aktif dalam melakukan kritik terhadap pemerintah Iwel yakin Presiden Jokowi siap untuk dikritik. Menjadi pertanyaan kemudian apakah pendukung pemerintah siap untuk mendengarkan kritik kepada pemerintah?
Ruang hukum yang terbuka untuk mempidanakan pengkritik memberikan celah kepada pihak yang tidak suka untuk melaporkan mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah.
“Jadi kalau memang ingin menghidupkan tradisi kritik dalam berdemokrasi maka pengkritik pun harus merasa aman dalam menyampaikan kritik,” pungkas Iwel
