Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan, M. Lutfi, untuk membahas persoalan impor.
Dalam percakapannya, Luhut meminta kepada Mendag Lutfi agar tidak mudah memberikan rekomendasi impor barang kepada suatu pihak.
Sebab, Luhut mengingnkan Indonesia bisa menekan laju impor barang-barang modal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan produksi dalam negeri.
Demikian disampaikan Luhut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPPT 2021. Luhut pun menekankan apabila suatu barang bisa dibikin di dalam negeri, sebaiknya tidak perlu impor.
Karena itu, Luhut meminta agar Lutfi bertanya terlebih dahulu kepadanya sebelum memutuskan memberikan ijin impor.
“Saya bilang, ‘Fi (Lutfi) lu jangan mau impor-impor, tanya gue dulu. Apa yang bisa dibikin sendiri, kita bikin. Suruh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” kata Luhut dalam Rakernas BPPT, Selasa, (9/3/2021).
Luhut menjelaskan, alasan Indonesia ingin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri karena pandemi Covid-19 telah mendorong negara untuk melakukan reformasi terhadap banyak hal.
Termasuk di bidang riset dan pengembangan teknologi. Karenanya, Indonesia harus belajar memenuhi kebutuhannya sendiri.
Luhut mengakui, memang produk buatan dalam negeri tak selalu baik kualitasnya. Karena itu, apabila ada kekurangan, perlu diperbaiki dan dievaluasi.
“Apabila kurang-kurang sedikit BPPT ya sudahlah. Di luar negeri pernah salah juga, masa mau langsung bagus,” ucap Luhut.
Terkait masih banyaknya barang modal yang impor, Luhut mengaku sudah membicarakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait persoalan impor, kata Luhut, bahkan ada seorang pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Jokowi.
Menurut Luhut, pejabat yang telah dipecat itu “ngawur”. Luhut pun mengungkapkan kisah pemecatan pejabat yang mengambil kebijakan sembarangan itu.
“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” ujar Luhut.
Jokowi memecat pejabat itu berkaitan dengan langkah impor pipa untuk proyek Pertamina. Hal ini tak sesuai dengan aturan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” kata Luhut.
Namun demikian, Luhut tidak mau membeberkan siapa nama pejabat yang dipecat itu. “(Ada yang) sempat tanya alasan saya. Alasan saya TKDN. Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” ucap Luhut.
Luhut menyayangkan hal ini bisa terjadi. Menurutnya, pejabat Indonesia kini kurang profesional dan tak idealis karena tak mencintai produk dalam negeri.
“Kecintaan kita kepada idealisme kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini,” ujar Luhut.
“Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja.” {kompas}
