PDI Perjuangan meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak ngotot impor beras dan garam. Menteri sebagai pembantu presiden diminta senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional, serta berpihak pada kepentingan petani.
“PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (20/3).
Hasto mengatakan, Mendag Lutfi seharusnya membangun dialog, menyerap aspirasi, dan mengemukakan data yang objektif sebelum mengambil keputusan.
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” katanya.
Mendag Lutfi didesak agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, asosiasi petani pakar pertanian, dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” kata Hasto.
Tak Korbankan Petani
Soal pangan, PDIP bersikap tegas agar tidak mengorbankan petani demi kepentingan impor sesaat yang sarat kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkas Hasto. {liputan6}
