Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) , Neta S Pane mendesak Kabaintelkam Polri bekerja keras dan membuat langkah-langkah nyata untuk membersihkan kantong-kantong terorisme dan radikalisme di Tanah Air. Tujuannya, agar kelompok terorisme tidak punya ruang gerak untuk beraksi.
Sebelumnya, Kedubes AS mengeluarkan peringatan dini meminta agar warganya menghindari mal, kerumunan, dan tempat hiburan karena ancaman teroris di Indonesia masih tinggi.
“Potensi ancaman teroris memang masih tinggi. Di Jabodetabek misalnya, sejumlah kantong teroris sudah diacak acak polisi, tapi di kawasan Depok, Tangsel, dan Tangerang belum berhasil ringkus.
Dari pendataan IPW sedikitnya ada 11 daerah yang rawan teroris di Indonesia, yakni Jakarta, Jabar, Jateng, Jogja, Jatim, Papua, Sulsel, Sulteng, Lampung, Sumut, dan Banten,” katanya pada wartawan, Jumat (9/4/2021).
Menurutnya, di Banten berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan polisi. Antara lain mengumpulkan kiai kampung, penyuluh agama, dan guru madrasah di seluruh Banten. Tujuannya agar paham radikalisme, terorisme dan intoleransi bisa diminimalisir.
Bahkan, kata dia, dialog dengan eks napi teroris (napiter) aktif dilakukan. Misalnya, Yayasan Lingkar Perdamaian bersama Polda Banten, pekan lalu melakukan seminar kebangsaan dan agrokultural.
Seminar ini dilakukan untuk mengubah mindset anggota Yayasan Lingkar Perdamaian dan Bina Insan Mandiri yang sebagian besar adalah napiter.
Lewat dialog, diskusi, dan seminar diharapkan para eks napiter bisa mandiri, bisa maju dan yang terpenting bisa membantu mereka untuk keluar dari zona merah. Sehingga mereka kembali menyatu dengan masyarakat dan bisa bersahabat dengan aparat untuk menjaga Kamtibmas.
“Artinya, selain memburu kantong-kantong terorisme, para Kapolda juga perlu aktif membina para eks napiter agar keluar dari zona merah. Begitu juga Intelkam Polri jangan sampai kecolongan lagi dari ulah teroris.
Dengan pagar betis yang maksimal negeri ini tidak terus menerus menjadi bulan bulanan aksi terorisme dan radikalisme,” katanya. {sindonews}
