Ekonom senior Faisal Basri menilai penonaktifan 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi pertanda pemerintah sekarang telah bangkrut secara moral.
“Rezim ini secara moral sudah bangkrut,” kata Faisal melalui akun twitter-nya, Selasa (11/5) malam. Ia mengomentari sebuah berita soal penonaktifan 75 pegawai KPK.
Ia pun melanjutkannya dengan rangkaian utas twit, mengajak rakyat memboikot sejumlah lembaga agar Presiden Joko Widodo menyelamatkan KPK yang merupakan salah satu amanat reformasi untuk pemberantasan korupsi.
“Jika kita semua, rakyat biasa, diam saja, rezim ini akan kian semena-mena. Ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligarki,” ucap dia.
“Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligarki, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu,” imbuhnya.
Selain tidak membeli saham-saham perusahaan dan memboikot bank-bank yang menyokong oligarki, Faisal pun membuka ruang bagi netizen untuk menambah perlawanan rakyat yang bisa dilakukan.
“Perlawanan harus kita gencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai ada masalah pada TWK yang dilaksanakan KPK itu.
“Confirmed bagi saya, TWK @KPK_RI mbelgedes. Mbak @tatakhoiriyah staf Humas KPK dinyatakan tidak lolos. Dulu asisten personal saya, keluarga kyai, qunut wolak-walik, sejak muda aktif di NU, ikut merintis & besarkan jaringan @gusdurian, ya kali tidak punya wawasan kebangsaan,” tulis Alissa di akun twitter-nya.
Menurut putri sulung Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu banyak orang yang termakan narasi 75 orang yang tidak lulus TWK adalah orang-orang yang tidak cinta negeri. Padahal, ia menyebut sebagian dikenalnya sebagai sosok yang berintegritas.
“Dan tatakhoiriyah saya tahu luar dalam. Dzalim. Menghancurkan nasib orang dengan stempel litsus,” ujar dia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan tidak ada intervensi pemerintah dalam penonaktifan 75 pegawai KPK.
“Umpamanya ada yang memberikan penilaian bahwa ini ada upaya pemerintah dan intervensi presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK, ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat sangat biadab,” kata Ngabalin, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu.
Diketahui, KPK sebelumnya mengumumkan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat TWK sebagai sarana untuk alih status menjadi ASN
Belakangan, 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu diketahui melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Plh Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.
Terkait penonaktifan tersebut, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan dalam surat tersebut pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.
“Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural,” ujar Ali kepada wartawan, Selasa (11/5).
Ali mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lembaga antirasuah tak terkendala dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang tengah berjalan.
“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” ujarnya.
Menurut Ali, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang bersangkutan.
“KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS [Tidak Memenuhi Syarat],” ujarnya. {CNN}
