Pemerintah memiliki satu triliun rupiah lebih kepada Perum Bulog. Hingga Mei 2021, nilainya mencapai Rp 1,27 triliun. Nilai sebesar itu terbagi menjadi beberapa komponen, yang paling besar adalah cadangan beras pemerintah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (CBP KPSH) senilai Rp 872,81 miliar.
“Tagihan kami ke negara yaitu Rp 1,27 triliun itu masih belum putus, jadi negara punya utang pada kami sebesar itu,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5/21).
Selain komponen CBP KPSH, ada juga kekurangan penagihan cadangan stabilitas harga pangan (CHSP) gula mencapai Rp 184,60 miliar, kemudian pelepasan stok turun mutu sebesar Rp 173,83 miliar, CBP bencana alam sebesar Rp 36,75 miliar, CHSP gula senilai Rp 11,23 miliar.
Ketika Pemerintah punya utang sebesar itu, di sisi lain Bulog sendiri memiliki utang yang jauh lebih besar yakni sebesar Rp. 14 triliun kepada perbankan untuk menyerap beras.
Nilai tersebut juga banyak disumbang oleh bunga yang terus meningkat. Sayang, kualitas beras yang terserap kian menurun dari hari ke hari.
“Pengadaan beras tadi 4 juta ton menyedot dana Rp 14 triliun, sudah tahunan (berasnya), bunganya juga sudah tahunan. Jadi tambah, tambah, tambah beban bunga kali-kaliannya. Harga beras akan meningkat, tapi nilai kualitas menurun. Jadi dilematis permasalahan beras itu,” kata Buwas.
Demi meringankan beban, Buwas sampai harus menagih utang Pemerintah di RDP dengan Komisi IV DPR. Bahkan, Ia seperti meminta bantuan DPR untuk menagih piutang Bulog tersebut ke Pemerintah.
“Mengingat pencairan utang pemerintah ke Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas, kami harapkan agar pelunasan utang ke Bulog dapat segera dilakukan,” kata Buwas.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin pun menanggapi, ia bakal mengingatkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.
“Kalau begitu, nanti dalam kesimpulan rapat dimasukkan, pemerintah segera melunasi piutang terhadap Perum Bulog,” ujarnya. {cnbc}
