Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah program pemerintah daerah yang tidak jelas sasarannya. Akibatnya, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat.
“Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu,” ujar Jokowi dalam rakornas pengawasan internal pemerintah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
“Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabknya tidak optimalnya daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan,” tegasnya.
Jokowi mengingatkan kondisi tersebut tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.
Melihat banyaknya program yang tidak sinkron tersebut, Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian dan daerah melakukan pengawasan berbagai program dari hulu.
“Harus dikawal sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekedar mengulang terus. Kita mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” tutur Jokowi.
“Sekali lagi, dalam tiga tahun ini apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” tambah kepala negara. {kompas}
