Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani yang menilai pertemuan Gerindra dan PDIP bukan bagian dari usaha mewujudkan duet Jokowi-Prabowo (Jokpro) di 2024.
Bagi Arsul, wacana itu tak lebih dari spekulasi inkonstitusional. Menurutnya kegaduhan bisa terjadi jika duet itu terwujud. Sebab perubahan amandemen UUD 1945 harus dilakukan terlebih dahulu.
“PPP tidak melihat pertemuan Gerindra dengan PDIP itu sebagai bagian dari usaha menduetkan Jokowi-Prabowo dalam Pilpres 2024. Ini merupakan spekulasi inkonstitusional,” ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnetwork, Rabu (25/8/2021).
“Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah dua periode menjadi Presiden RI. Tentu jika nanti dicapreskan kembali berarti itu harus terlebih dahulu mengamandemen UUD 1945. Itu bukan pekerjaan mudah, karena akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa,” lanjut dia.
Bukan tak mungkin, lanjut Arsul, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jusuf Kalla (JK) bakal didorong maju kembali sebagai capres atau cawapres jika Jokowi kembali maju.
“Apalagi nanti jika Pak SBY didorong maju jadi capres lagi, terus Pak JK juga didorong maju jadi cawapres lagi. Saya kira mayoritas warga bangsa ini tidak ingin itu terjadi, karena akan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, meski elit politiknya bisa sepakat,” katanya.
Pertemuan tersebut, kata Arsul, jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Sebab sesungguhnya antar Parpol, terutama yang berada di koalisi pemerintahan, memang sering bertemu atau berkomunikasi satu sama lain.
Hanya kemudian, lanjut Wakil Ketua MPR RI itu, banyak pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan menghindari publikasi.
“Nah pertemuan PDIP dengan Gerindra itu bagian dari komunikasi intens dua parpol koalisi pemerintahan. Jadi jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024,” kata dia.
“Biasanya malah yang mendominasi pembicaraan adalah bagaimana program-program pemerintahan bisa lebih didorong terutama terkait penanggulangan dampak pandemi Covid, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ujar Arsul. {tribun}
