Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir di Jakarta. Anies akan mengandalkan serapan biopori dan naturalisasi sungai untuk mencegah banjir di Jakarta.
Dikatakan Anies, Pemprov DKI Jakarta mendukung normalisasi yang menjadi proyek pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat mendukung secara penuh normalisasi dan naturalisasi 13 sungai, pembangunan sodetan sungai Ciliwung, Kanal Banjir Timur, pembangunan waduk setu dan embung,” kata Anies dalam pidato penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang raperda RPJMD 2017- 2022, Selasa (3/4/2018).
Mantan Menteri pendidikan dan kebudayaan ini pun memaparkan, adapun konsep naturalisasi sungai akan diimplementasikan pemprov DKI secara alamiah. Sehingga, ekosistem di dalam dan sekitarnya dapat terjaga.
Sementara itu, untuk program jangka panjang, Pemprov DKI telah berkomitment untuk membatasi penggunaan air tanah. Karena hingga kini diklaimnya, penggunaan air tanah telah melewati batas aman 30 persen hingga 70 persen.
“Melalui enfrocement ketat pada ketersediaan, sumur resapan di gedung-gedung tinggi, upaya kolaboratif rakyat dengan sumur kolektif, giant biofori serta alternatif lainnya dalam penanggulangan banjir dan memaksimalkan penyerapan air di ruang publik,” pungkasnya.
Sebelumnya 5 fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan Gubernur Anies terkait program pengendalian banjir dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ke 5 fraksi tersebut diantaranya adalah, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura dan Fraksi Partai Golkar.
