Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal, menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Semula pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN, kini berbalik, Jokowi dikabarkan telah menyetujui dana tersebut melalui APBN.
Bahkan, terkait hal itu juga kini tagar #jokowibohonglagi pun menjadi trending di media sosial Twitter. Untuk itu, Refrizal meminta agar Presiden Jokowi tak membohongi rakyat dengan hal seperti ini.
“Pak Jokowi… Jangan bohongi rakyat lagi dong pak… Dulu ngomongnya KA Cepat TIDAK PAKE APBN kok Sekarang diizinkan?,” kata Refrizal, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twiter @refrizalskb.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam cuitannya, turut mengunggah sebuah tangkapan layar dari berita yang dimuat media, yang menyebutkan bahwa pada Januari 2016, Jokowi menegaskan tidak mau menggunakan dana APBN untuk kereta cepat.
Namun, pada tahun ini, Jokowi telah mengizinkan dana APBN digunakan untuk pembangunan kereta cepat. Sebelumnya dikabarkan bahwa pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menginginkan adanya audit investigasi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terkait dengan adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.
Untuk itu, dia mengatakan, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” katanya.
Dengan syarat utama tersebut, selanjutnya, maka kedepannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance.
Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.
Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT), dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik. {PR}
