Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan komisinya telah sepakat menambah dana hibah untuk NU dan Muhammadiyah. Pembahasan disebut akan berlanjut ke tahap berikutnya sebelum diketok menjadi RAPBD DKI Jakarta tahun 2021.
“Hasil pembahasan Komisi E, NU Rp 5 M, dan MUI Rp 10 M, dan Muhammadiyah Rp 4 M,” ucap Ketua Fraksi Gokar yang juga anggota Komisi E, Basri Baco, saat dihubungi, Rabu (5/11/2021).
Sebelumnya, dana hibah untuk NU direncanakan sebesar Rp 2,07 miliar, Muhammadiyah Rp 1,89 miliar. Basri mengatakan, penambahan anggaran itu akan dibawa ke Banggar untuk pembahasan lebih lanjut. “(Pembahasan) di Komisi, tinggal dibawa ke Banggar,” katanya.
Golkar DKI Jakarta menilai perbandingan dana hibah antara Nu, Muhammadiyah, dan MUI tidak perlu dibesar-besarkan. PSI yang pertama mengutarakan hal itu, disebut hanya membuat heboh. “Kan kerjanya memang suka bikin heboh aja,” kata Baco.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan dana hibah untuk MUI lebih tinggi dibanding NU maupun Muhammadiyah. Di MUI, terdapat banyak unsur-unsur organisasi islam.
“MUI lebih besar (anggaran), pertimbangan karena holding-nya lembaga keagamaan,” katanya.
Golkar menyayangkan perbandingan yang diberikan oleh PSI. Menurutnya, kebersamaan antar ormas perlu dipelihara dan tidak dirusak dengan isu dana hibah.
“Seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, kan karena semua pasti ada pertimbangannya. Kita harus menjaga kebersamaan diatara ormas-ormas keagamaan,” katanya.
PSI menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.
“Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya yang diterima, Jumat (5/11/2021).
Pemprov DKI Jakarta buka suara soal rencana anggaran yang di permasalahkan oleh PSI. Mereka menyebut sudah ada perhitungan.
“Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI, NU kan ormas, MUI kan lembaganya, makanya induknya kan di MUI bukan di NU, Muhammadiyah,” ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan, Jumat (5/11/2021).
Soal dana hibah itu, diketahui MUI mendapat Rp 10,6 miliar. Lalu PWNU Jakarta Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta Rp 1,89 miliar.
Aceng menyebut dana hibah MUI lebih besar karena sebagai induk dari ormas Islam. Dan dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan.
“MUI kan induknya, wadah semua ormas, nggak bisa masa melebihi ibunya, NU. Ibunya kan di MUI-nya,” ujar Aceng.
Aceng menyebut merupakan hak dewan untuk mengusulkan adanya naik atau turun anggaran. Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat.
“Kalau Dewan kan budgeting, menambah mengurangi itu hak dewan. Kan kita eksekutif memberikan rekomendasi, mereka mengusulkan kita berikan sesuai kemampuan daerah.
Kan kita ada pergub 35. Hibah itu kan tidak terikat dan tidak terus menerus, tapi karena ini ormas besar itu harus kita akomodir sesuai dengan kemampuan daerah, sementara MUI induknya dari ormas Islam yang ada di Jakarta,” tuturnya. {brito}
