Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bakal diguyur tambahan modal dari negara melalui APBN. Hal tersebut dipastikan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11).
Tambahan dana lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ini diambil dari Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021. Dari total Rp 20,1 triliun sisa anggaran, Rp 6,9 triliun dikucurkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Kucuran dana tersebut diberikan untuk kelanjutan pembangunan LRT Jabodebek dan KCJB. Adapun anggaran tambahan untuk kebutuhan cost overrun LRT Jabodebek yakni sebesar Rp 2,6 triliun.
“Untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung kebutuhan pemenuhan base ekuitas sebesar Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat yang disiarkan virtual, Senin (8/11).
Sri Mulyani menjelaskan, semestinya pemenuhan kekurangan anggaran dipenuhi oleh KAI lantaran proyek KCJB menggunakan skema business to business. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan KAI lantaran keuangan perseroan terpuruk akibat pandemi.
Merebaknya pandemi COVID-19 membuat perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan. Atas dasar itu, pemerintah melakukan intervensi melalui PMN.
“Sehingga pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun di dalam PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas awal penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, usai dipastikan mendapatkan tambahan modal dari pemerintah, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan bakalan rampung secepatnya.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan kereta cepat tersebut ditargetkan bisa beroperasi di akhir 2022.
“Girder Launcher merupakan teknologi yang berperan penting dalam kelancaran percepatan pembangunan KCJB yang ditargetkan beroperasi di akhir 2022,” ujar Dwiyana dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11). {kumparan}
