Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, membahas persoalan Papua dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di kantornya, Jakarta.
Usai pertemuan, Mahfud tegaskan, langkah pemerintah menangani Papua adalah terus mengedepankan dialog dan pendekatan kesejahteraan.
Hal itu pula sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” ujarnya usai menerima Jenderal Dudung, Kamis 9 Desember 2021.
Selain Dudung, dalam pertemuan itu juga ada Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.
Mahfud menegaskan, Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lain. Dialog terus dilakukan kepada kepala adat, akademisi, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.
Selain itu, kata Mahfud, pemerintah pun lewat aparat juga berlaku tegas kepada kelompok bersenjata yang selama ini menggangu keamanan di Bumi Cenderawasih.
“Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu-itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke situ, oleh sebab itu kita membina papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Dudung menyatakan, dukungannya terhadap program pemerintah. Termasuk pendekatan yang akan dilakukan melalui diaolog dan kemanusiaan.
Soal tugas menempatkan personel, kata Dudung, dititikberatkan dalam hal pembinaan, sementara operasional berada di dalam rahan Panglima TNI.
“Kami sudah mendapat arahan dari Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat,” ucap Dudung.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Jayapura, 23 November 2021 lalu, Dudung sempat memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan.
Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata (KKB). KKB, kata Dudung, adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI,” kata Dudung di Jayapura. {viva}
