Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tak kecewa terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengingkari Perjanjian Batu Tulis terkait Pilpres 2014 lalu.
Muzani menyebut perjuangan dalam mencapai tujuan politik tak boleh ada kekecewaan dan memendam luka. Ia menyatakan partainya mengedepankan persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan tersebut.
“Perjuangan mencapai tujuan politik saya kira tidak boleh ada sebuah kekecewaan, tidak boleh ada sebuah luka karena yang kita ke depankan adalah sebuah persatuan, kebersamaan. Indonesia begitu besar, persoalannya begitu kompleks, rakyatnya begitu banyak, negaranya begitu luas,” kata Muzani, Senin (20/12).
Muzani mengatakan upaya memperjuangkan tujuan politik harus memiliki sikap saling membuka diri dan mengulurkan tangan. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan agar tak ada dendam sesama anak bangsa.
“Kita harus tunjukan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kita adalah bangsa yang memiliki permaafan yang begitu besar,” katanya.
“Sehingga tidak ada problem apapun atau persoalan terhadap diri kita pribadi kita atau apapun sehingga itu tidak boleh menjadi handicap bagi tujuan perjuangan politik kita,” ujar wakil ketua MPR itu.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim partainya tidak pernah meninggalkan Gerindra. Menurutnya, situasi yang terjadi di Pilpres 2014 dan 2019 merupakan sebuah dinamika politik.
“Kita tidak pernah saling tinggal meninggalkan, dinamika politik dan kemudian respons atas dinamika politik itulah yang membuat PDIP dan Gerindra punya sikap yang beda saat Pemilu 2014 dan 2019,” katanya.
Namun, kata Hasto, Prabowo akhirnya bisa bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan dorongan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Tetapi dengan kesadaran terhadap kepentingan rakyat bangsa dan negara, juga atas dorongan dari Megawati, Prabowo bisa bergabung dalam pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Megawati dan Prabowo meneken Perjanjian Batu Tulis saat berduet menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2009.
Prabowo awalnya ingin peran sebagai wapres dikuatkan seperti perdana menteri. Namun, Megawati menolak usul itu karena dianggap melawan konstitusi.
Prabowo akhirnya menerima kesepakatan karena dijanjikan bakal disokong menjadi capres pada Pemilu 2014 seperti ditulis pada poin ketujuh perjanjian tersebut. Namun kenyataannya, PDIP malah mengusung Jokowi di Pilpres 2014. {CNN}
