Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan terbaru yang menuai kritik pada akhir tahun. Mulai dari dihapusnya bahan bakar Premium, kenaikan listrik hingga harga gas nonsubsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut pemerintah mencoba mencekik rakyat lewat kebijakan yang kontra dengan rakyat kecil. Terlebih, di musim pandemi banyak masyarakat menengah ke bawah yang diterpa kesulitan akibat kehilangan pekerjaan.
“Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Rabu, 29 Desember 2021.
Mulyanto menilai pemerintah ugal-ugalan menaikan harga gas, listrik, dan menghapus premium secara serentak.
Dia menyebut pemerintah tidak sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tega menaikan harga bahan energi tersebut secara berturut-turut.
“Masa kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022?,” ujarnya.
Mulyanto mengatakan kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit.
Ia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.
“Bagaimana bisa Pemerintah menaikan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,” katanya. {PR}
