Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengakhiri pembiayaan anggaran pemerintah atau APBN di akhir tahun ini.
Hal ini sejalan dengan komitmen BI dan pemerintah yang melakukan burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk pelaksanaan pembiayaan defisit APBN 2021 hingga 2022.
Dalam laporan IMF yang diterima kumparan, Rabu (26/1), BI juga diminta untuk membatasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer pada tahun ini.
“Kami mendukung komitmen pihak berwenang untuk keluar dari pembiayaan anggaran sesuai target akhir 2022, dan merekomendasikan untuk membatasi pembelian di pasar primer lebih lanjut di bawah mekanisme pasar tahun ini, untuk periode disfungsi pasar yang parah,” ujar Asistant Director Western Hemisphere Department IMF, Cheng Hoon Lim.
IMF juga mengapresiasi BI yang secara bertahap akan mengurangi kelebihan likuiditas perbankan di tahun ini. Meskipun risiko kenaikan inflasi masih tetap ada.
“Jika dihadapkan pada spillover (limpahan) kebijakan moneter yang merugikan, BI harus menjaga ruang kebijakan moneter dengan memberikan fleksibilitas nilai tukar yang lebih besar,” jelasnya.
Secara umum, IMF memproyeksi laju inflasi Indonesia akan meningkat di tahun ini. Meski demikian, kenaikan inflasi RI dinilai lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.
“Inflasi yang masih lebih rendah dibandingkan negara berkembang dan negara maju lainnya, memungkinkan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif. Inflasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap dalam kisaran sasaran inflasi pada tahun 2022,” tambahnya.
Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp 358,32 triliun yang terdiri dari pembelian di pasar perdana sebesar Rp 143,32 triliun dan private placement sebesar Rp 215 triliun.
Pada awal tahun ini hingga 18 Januari 2022, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp 2,20 triliun.
Pada tahun ini, Bank Indonesia juga akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas, dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. {kumparan}
