Penegakan hukum bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mayoritas publik belum berhasil berdiri tegak atau memberi rasa adil.
Hal ini tercermin dalam survei terbaru yang dirilis Trust Indonesia bertema “Indonesia Outlook 2022: Membaca Lanskap Politik Indonesia 2024” di Hotel Hilton Double Tree, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Senin (31/1).
Direktur Direktur Eksektutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengurai bahwa sebanyak 43,9 persen responden menilai bahwa penegakan hukum belum ditegakkan secara adil di era Presiden Joko Widodo. “Sementara yang menyatakan adil hanya 42,1 persen,” urainya.
Di satu sisi, sebanyak 42,3 persen masyarakat menilai pemerintah sudah banyak bekerja dalam hal pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih ada sebanyak 32,2 persen responden menyatakan belum banyak bekerja.
Selanjutnya, sebanyak 37,6 persen responden menyatakan kondisi kehidupan sosial, politik dan demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semakin baik. “Sementara 36,7 persen responden menyatakan tidak ada perubahan,” imbuhnya.
Dalam hal kebebasan berpendapat, sebanyak 37,0 persen mengaku tidak ada perubahan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan 33,4 persen menyatakan semakin membaik.
Terakhir, sebanyak 35,3 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang dan 28,7 persen responden menyatakan kondisi ekonomi buruk.
“Selain itu, 30,8 persen responden menyatakan keadaan ekonomi saat ini dibanding beberapa tahun terakhir tidak ada perubahan,” tutupnya.
Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 10 hari pada 3 hingga 12 januari 2022. Jumlah responden 1.200 yang tersebar di 34 provinsi dan dipilih dengan menggunakan metode multistage sampling. Margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. {rmol}
