Inisiator Gerakan KawalPemilu, Ainun Najib turut mengomentari wacana rencana usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, Jokowi tidak hanya sekali angkat bicara terkait hal ini. Sejak awal masa kepemimpinannya di periode kedua, isu perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode sudah berulang kali mengemuka.
Ainun Najib pun mengaku khawatir konstitusi atau UUD 1945 akan dilanggar. Hal itu berdasar tiga pernyataan Jokowi yang perlahan-lahan menunjukkan perbedaan dari tahun ke tahun.
“Sedikit demi sedikit, lama-lama Konstitusi diedit,” ujar tokoh muda NU itu dikutip dari akun Twitter-nya @ainunnajib, Senin (7/3/2022).
Berikut beberapa pernyataan Jokowi soal perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode:
Pada 2019, wacana untuk mengusung Jokowi menjadi presiden tiga periode sempat ramai ketika ada isu untuk mengamendemen UUD 1945.
Dengan lantang Jokowi mengatakan tidak setuju pada usul perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.
“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.
Oleh karenanya, masa jabatannya dibatasi dua periode saja. Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada Maret 2021. Ini menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan Presiden.
Pada 2021, Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Terakhir yang terbaru, usul penundaan pemilu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.
Jokowi pun menyatakan dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun Jokowi juga menyampaikan wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
Namun, Jokowi juga menegaskan kembali jika dirinya akan patuh dan tunduk terhadap konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022). {akurat}
