Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun maksimal 2 periose merupakan tonggak amanah reformasi.
Menurutnya, jika masa jabatan presiden tak dibatasi maka hanya akan berujung tragedi saja seperti yang terjadi pada masa lalu.
“Pembatasan periode dan masa jabatan presiden ini merupakan salah satu tonggak dari amanah reformasi,” kata Ray dalam diskusi daring dengan tajuk ‘Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden’, Rabu (9/3/2022).
Ray kembali mengingatkan kala mahasiswa berjuang untuk melakukan reformasi. Menurutnya, kala 1998 sebenarnya ada dua opsi soal pembatasan masa jabatan presiden.
Pertama, dibatasi 5 tahun maksimal bisa terpilih dua periode dan yang kedua hanya menjabat satu periode dalam kurun waktu bisa sampai 7 tahun. Namun yang dipilih adalah opsi yang pertama.
“Nah kita mengambil masa jabatan fix 5 tahun untuk dua periode tidak boleh lebih,” tuturnya.
Ia kemudian menyinggung jika masa jabatan presiden tak dibatasi maka hanya akan berujung melahirkan tragedi. Hal itu pernah terjadi kala kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto.
“Kita pernah mengalami masa jabatan presiden tidak dibatasi tapi selalu berujung kepada kekisruhan bangsa dan apa namanya tragedi-tragedi,” tuturnya.
“Soekarno masa jabatannya panjang dan akhirnya menimbulkan tragedi. Soeharto masa jabatannya panjang dan akhirnya melahirkan tragedi,” sambungnya.
Untuk itu, Ray mewanti-wanti agar masa jabatan presiden tidak boleh diotak-atik atau dipermainkan. Menurutnya, tragedi masa lalu harus menjadi pelajaran.
“Mestinya Kita harus hati-hati betul untuk bermain-main dengan masa jabatan presiden karena 2 setidaknya dalam 2 masa kita pernah mengalami jabatan presiden yang terlalu panjang dan dua-duanya mengalami tragedi
baik tragedi politik maupun tragedi kemanusiaan dan ini menurut saya cukup menjadi pelajaran kita agar tidak boleh bermain-main dengan jabatan presiden,” tandasnya. {suara}
