Rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI diwarnai dengan sejumlah interupsi. Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, misalnya, mengajukan interupsi dan mengkritik usul penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan sejumlah parpol di DPR hingga menteri.
“Saya hormati dan apresiasi pandangan teman-teman parpol karena itulah tugas partai. Agregasi, artikulasi dan aspirasi. Ini terkait dengan isu strategis isu penundaan pemilu. Yang mengganggu bagi saya, ketika saya melihat ada indikasi pencabutan demokrasi itu,” kata Masinton di hadapan peserta rapat paripurna, Senin (15/3).
“Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah,” imbuh dia.
Masinton pun mengkritik menteri-menteri yang belakangan ikut mendukung atau membuka peluang terhadap penundaan pemilu. Ia mengingatkan, menteri seharusnya tak bicara politik.
Meski tak menyebut nama, Masinton menyinggung menteri yang berbicara soal penundaan pemilu dalam podcast. Menteri tersebut diduga Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang menghadiri podcast bersama selebriti Deddy Corbuzier di YouTube.
“Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang,” terang dia.
“Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan. Saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode,” tambahnya.
Masinton berharap keresahannya terkait pencabutan demokrasi ini dapat diatasi bersama setelah disampaikan lewat sidang paripurna. Ia menegaskan, demokrasi diciptakan dengan dialog, bukan pemaksaan pihak-pihak tertentu.
“Banyak menteri yang coba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya. Itu menurut saya ada upaya-upaya pengangkangan demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal yang strategis,” – Masinton.
“Didialogkan, bukan gaya ngatur-ngatur. Ini yang dari dulu kita tentang gaya-gaya ngatur-ngatur ini. Ini negara gotong royong, semua didialogkan. Saya ingat betul bangsa ini didirikan dari berbagai elemen kebangsaan, tidak ada lagi yang harus mendominasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengkritik pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang bicara soal penundaan Pemilu 2024. Menurut Hasto, pembantu Presiden Jokowi harusnya tak punya pendapat berbeda dengan sang presiden soal penundaan pemilu.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto usai mengisi kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Senin (14/3) {kumparan}
