Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang menyesalkan dorongan Jokowi maju 3 periode yang disuarakan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya. Menurutnya, ormas yang terdaftar di Kemendagri tersebut seharusnya tak bicara soal politik.
“Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimana pun. Termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala pemerintahan daerah maupun pusat,” kata Junimart saat dihubungi, Kamis (31/3).
“Bangsa ini tidak boleh kembali kepada pola Orde Baru yang berkhianat kepada semangat reformasi,” imbuhnya.
Junimart menegaskan pembatasan jabatan masa presiden adalah hasil reformasi yang diatur dalam UUD 1945. Ia menekankan, kewajiban kades adalah mengikuti aturan konstitusi dan fokus mendukung jalannya program pemerintah.
“Dukungan Apdesi untuk presiden [maju] 3 periode bertentangan dengan konstitusi NKRI, artinya mereka sudah melawan, mencederai nilai konstitusi. Aspirasi, hak menyatakan pendapat, itu memang diatur dalam UUD 1945.”
– Junimart.
“Tetapi hak tersebut tidak boleh mencederai UUD 1945 itu sendiri. Hak dan kewajiban para kades adalah mendukung, menjalankan program pemerintah. Ini diatur dalam UU,” tambah dia.
Junimart meminta Apdesi pimpinan Surta mengkaji ulang deklarasinya mendukung Jokowi agar bisa maju 3 periode. Semua pihak, kata Junimart, harus memahami pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam konstitusi.
“Para kades tersebut perlu rekorektif dengan statement presiden 3 periode. Baca dan cermati kembali pasal demi pasal dalam UUD 1945. Setiap anak bangsa ini wajib memahami pasal 7 UUD 1945,” imbaunya.
Di satu sisi, Junimart khawatir ada upaya mobilisasi pihak berkepentingan di balik kegiatan Apdesi pimpinan Surta. Ia berharap hal ini bisa ditelusuri oleh aparat yang berwenang.
“Semangat para kades atau Apdesi menyuarakan presiden 3 periode perlu dicermati dan berpotensi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harus dicermati, ditelusuri, penunggangan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik,” tegas Junimart.
Sementara itu, Junimart juga menyoroti sejumlah menteri yang ikut mendorong wacana penundaan pemilu. Di antaranya Menko Marves Luhut B Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Jokowi sudah menyatakan akan patuh pada konstitusi, tapi sejumlah pihak menilai Jokowi belum tegas menegur menteri-menteri tersebut terkait penundaan pemilu. Namun, Junimart yakin Jokowi punya cara sendiri untuk mengingatkan menteri-menterinya.
“Tentu Pak Jokowi punya treatment cerdas tersendiri untuk menyikapi para kabinetnya,” tandas dia.
Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya menyuarakan dukungannya agar Jokowi maju tiga periode pada acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Selasa (29/3). Surta mengumumkan, Apdesi akan mendeklarasikan hal ini secara resmi setelah Lebaran.
Belakangan muncul perkumpulan Apdesi lain pimpinan Arifin Abdul Majid, yang merasa dicatut apalagi untuk dukung Jokowi 3 periode. Lain dengan Apdesi pimpinan Surta, Apdesi pimpinan Arifin terdaftar sebagai ormas di Kemenkumham. {kumparan}
