Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah membuat kebijakan konkret dalam menyediakan vaksin halal di program vaksinasi booster.
Demikian permintaan anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/4).
“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” kata Kurniasih.
Dia menilai, selama ini pemerintah terkesan hanya basa-basi saja dan sebatas menjawab keinginan masyarakat secara normatif.
“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay heran terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Padahal menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadhan. “Padahal sudah di bulan ramadhan ini, MUI juga sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini nggak dijawab,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah segera menjawab ketersediaan vaksin halal saat ini. “Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” mintanya saat rapat kerja Panja Pengawasan Vaksin di DPR, Selasa (12/4). {rmol}
