Isu pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG subsidi dan Pertalite mendapat sorotan serius dari kalangan wakil rakyat di Senayan. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Darmadi Durianto menilai, opsi menaikkan kedua item tersebut sangat tidak relevan dengan konsep atau model ekonomi bangsa ini.
“Jelas bertolakbelakang dengan konsep ekonomi kita yang berbasis Pancasila. Pemerintah harus menghindari bakteri-bakteri jahat kapitalisme,” tegas Darmadi kepada wartawan, Sabtu (16/4).
Darmadi menambahkan, jika mengacu pada ketetapan MPR RI No.16/1998 tentang konsep demokrasi ekonomi jelas di situ tersirat dan tersurat bahwa basis ekonomi bangsa ini menitikberatkan pada kemakmuran bersama bukan kemakmuran segelintir elit belaka.
“TAP MPR RI no 16 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi khususnya di pasal 1 jelas mengamanatkan bahwa tujuan politik ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 45. Jadi design ekonomi kita harus berkiblat ke konstitusi bukan ke model ekonomi kapitalistik,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih hanya akan menambah deretan beban belaka.
“Saya kira kurang relevan jika menaikkan kedua item tersebut di tengah masyarakat yang baru saja recovery dari kondisi ekonomi sebelumnya. Kurang bijak kalau memang betul akan dilakukan,” tandas Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi mengaku khawatir jika isu kenaikan tersebut benar-benar terjadi. “Rakyat makin terhimpit. Daya beli melemah, pengangguran bisa meningkat, gejolak sosial pasti meningkat,” ujarnya.
Semestinya, kata dia, Pemerintah bisa cari alternatif lain selain menaikkan BBM.
“Subsidi memang perintah konstitusi jadi tidak ada alasan bahwa itu memberatkan keuangan negara. Kenapa ada subsidi? Karena konsep ekonomi gotong royong lah jadi spirit di situ.
Rakyat yang masuk golongan kurang mampu memang sudah seharusnya jadi tanggung jawab negara. Itulah konsep berkeadilan.Yang lemah harus dilindungi (survival of the weakest)” jelasnya.
Sekali lagi, kata dia, mengurangi subsidi yang merupakan hak konstitusional rakyat bisa mendegradasi wibawa pemerintah itu sendiri.
“Menurunkan peran negara dengan terus menerus menurunkan subsidi kepada rakyat terutama untuk produk-produk yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Negara mestinya mengurangi praktek ekonomi kapitalis bukan mengurangi subsidi untuk rakyat. Saat ini pertalite dan gas adalah barang kebutuhan pokok rakyat,” tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu. {TS}
