Ketentuan alokasi produksi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang akan baru diterbitkan dalam waktu dekat bakal diawasi oleh pemerintah, dan akan ditindak tegas jika ada yang melanggar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ketentuan DMO bakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan segera dikeluarkan dan diumumkan dalam waktu dekat.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan, aturan DMO dibuat sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut aturan larangan ekspor migor dan bahan bakunya.
“Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan, baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada,” ujar Airlangga dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube resmi Kemenko Perekonomian pada Jumat (20/5).
Airlangga menyebutkan, dalam aturan yamg akan diterbitkan nanti, jumlah DMO sebesar 10 juta ton migor.
Dari jumlah tersebut, sepersekiannya merupakan cadangan yang disediakan untuk antispasi kenaikan kebutuhan masyarakat.’
“Jadi 10 juta ton terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton,” paparnya.
“Sehingga produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan,” demikian Airlangga.(Sumber)
