Perhatian serius terhadap Papua adalah sesuatu yang mutlak dalam rangka mengatasi ketertinggalan wilayah dan kepentingan yang ada. Karenanya, Pemprov Papua harus aktif menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan agar menjadi perhatian pusat.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Provinsi Papua, Kamis (27/9/2018).
“Semua harus berdasarkan data valid agar setiap kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Oleh sebab itu Panja Komisi VIII mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan ingin memastikan dan ingin mengetahui sejauh mana proses pendataan yang telah dilakukan selama ini (di Papua) terhadap penerima program-program bantuan sosial dari pemerintah,” ucap Ace Hasan.
Apakah selama ini data-datanya sudah betul-betul valid, akurat dan sesuai dengan perkembangan mutakhir, sambungnya.
“Kami banyak mendapatkan masukan bahwa masih ada kekurangan disana-sini, terutama mengenai pemutakhiran data. Hal ini terkait dengan bagaimana pusat data dan informasi Pusat di Kementerian Sosial memiliki sistem yang memungkinkan bagi proses verifikasi dan validasi secara up to date sesuai dengan perkembangan,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar (FPG) tersebut.
Ia juga menyatakan, memang harus diakui, terkait persoalan verifikasi dan validasi data ini masih terbatas. Hal itu dikarenakan pelibatan pemerintahan daerah dalam masalah verifikasi dan validasi tersebut masih sangat terbatas.
“Saat ini masih ditemukan penggunaan data lama. Karena itu, kita ingin agar sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah di verifikasi dan di validasi Kementerian Sosial dapat dilakukan dengan lebih terbuka. Sehingga setiap perubahan-perubahan dinamika sosial dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat bisa sesuai dengan data yang akurat,” tandasnya.
Ace mengatakan, permasalahan verifikasi dan validasi data kemiskinan harus mempertimbangkan aspek dan kondisi sosio geografis di suatu daerah, contohnya Papua.
Pertimbangkan itu diperlukan karena di daerah pegunungan ataupun pesisir yang sulit terjangkau dilakukan pendataan, akan menimbulkan konsekuensi. Misalnya, apakah data-data kemiskinan sampai dengan kebutuhan operasionalnya ada atau tidak.
“Menurut saya, harus dibedakan kondisi geografis di masing-masing daerah sehubungan dengan masalah verifikasi dan validasi data kemiskinan itu,” tegasnya.
Diperlukan treatment khusus guna menurunkan data kemiskinan di Papua “Kita harus memilikii data seakurat mungkin. Kalau angka kemiskinan di Papua turun, maka otomatis secara nasional pun ikut berpengaruh,” pungkasnya.
