Jajaran pengurus DPW PKS Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan mereka memilih mundur dari keanggotaan partai, salah satunya munculnya fitnah.
“Tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, memfitnah ini-itu, kita minta klarifikasi, suruh datang nggak mau datang menjelaskan,” ujar mantan Ketua DPW PKS Mudjiono ketika dihubungi, Jumat (28/9/2018).
Mudjiono juga mengaku kesal karena merasa tak dihargai lagi di partai. Dia juga membantah jika DPW PKS Bali dikatakan sempat menolak kedatangan Presiden PKS hingga dukungan akar rumput ke Jokowi.
“Ya DPP-lah, dan Presiden (PKS) juga tahu yang bikin isu kader menolak kedatangan Presiden (PKS), padahal nggak. Kita jamu makan enak, ajak touring, kita bayarin. Kita klarifikasi, datang dong ke Bali. Kita separuh umur dipakai untuk mengurusi partai dari nggak ada menjadi ada, kita sudah begini, dibegitukan,” ujar Mudjiono.
“Bahkan yang terbaru kita dibikin tidak sependapat dengan pilihan DPP, karena DPP milih Prabowo, kita milih Jokowi. Yang benar sajalah, wong DPP PKS belum ada instruksi ke bawah sampai tanggal 27, belum ada bahwa DPP mendukung Prabowo, ada apa itu kok tanggal segitu sampai hari gini belum ada instruksi. Gitu nuduh kita yang ini, yang bener saja,” cetusnya.
Mudjiono mengatakan selama ini akar rumput belum mengarahkan dukungan ke salah satu capres. Sebab, menurutnya, belum ada instruksi dari DPP soal keputusan mendukung salah satu capres.
“Saya nggak tahu. Yang jelas, di bawah nggak ada pergerakan karena belum ada perintah. Itu mengadu domba namanya, memang nggak ada instruksi,” terangnya.
“Kalau kita justru diajak sama Partai Gerindra sudah masukkan kita ke grup koalisi. Cuma kita katakan, kita belum bisa apa-apa karena belum ada perintah ke pusat, kok tuduhan saya dituduh dukung Jokowi bertentangan dengan DPP,” tanya Mudjiono.
Dia pun menyesalkan sikap DPP partai tempatnya bernaung selama 20 tahun itu. Apalagi tak ada permintaan klarifikasi sebelum keputusan perombakan kepengurusan.
“Kita semua orang punya harga diri, organisasi punya aturan main. Kita ini di partai sudah 20 tahun. Pergantian pengurus, kalau ada apa-apa, disuruh tabayun dulu, konfirmasi,” ujarnya.
Dengan alasan itulah Mudjiono bersama beberapa pengurus DPW memutuskan mundur dari partai dan keanggotaan.
“KTA sudah kita serahkan, jas kita tanggalkan, semuanya kita letakkan. Dan bukan sendiri, saya punya 7 pengurus DPD kabupaten/kota ikut mundur. Sampai tanggal 27 September, Haji Mudjiono, Ketua DPW Bali, menyelesaikan perbaikan-perbaikan agar PKS lolos pemilu. Tentang rekening dana kampanye harus saya tuntaskan.”
“Kedua, NPWP seluruh tingkatan baik kabupaten/kota, NPWP para caleg, kita juga harus menyelesaikan itu, tapi kita digunting dalam lipatan. Tahu-tahu dinyatakan lolos KPU, langsung bikin undangan pergantian pengurus. Lewat WA lagi undangannya, Mbak,” ujar Mudjiono.
