Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut utang pemerintah Indonesia sampai saat ini masih terkendali.
Dia bilang bila dibandingkan dengan jumlah PDB Indonesia utang sebesar Rp 7.000 triliun masih kecil.
Hal ini diungkapkan Luhut dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, 21 Mei 2022.
Awalnya dia menyinggung banyak sekali pengamat yang bicara tanpa data dan mengkritisi pemerintah.
Salah satu kritik yang paling banyak disampaikan adalah soal utang pemerintah yang makin menggunung dan mencapai ribuan triliun.
“Jadi saya minta saudara-saudara tolong lihat ini karena ini penting supaya kita jangan salah terbawa mengenai utang lah yang ribuan triliun.
Banyak pengamat-pengamat itu asal ngomong aja, ngomong nggak dia lihat sumber datanya bener nggak,” ungkap Luhut dikutip Selasa (24/5/2022).
Luhut menegaskan Indonesia adalah salah satu negara dengan utang yang terkecil di dunia. Utang sebesar Rp 7.000 triliun masih kecil bila dibandingkan jumlah PDB.
“Ya utangnya memang Rp 7.000 triliun tapi itu masih kecil, 41% dari PDB kita. Jadi ndak ada masalah.
Dan kita salah satu utang yang terkecil di dunia ini,” kata Luhut.
Dia kembali menyindir para pengamat yang asal nyinyir memberikan komentar soal utang pemerintah.
Dia bilang kalau berani lebih baik pengamat saling membandingkan data dengan pemerintah.
“Jadi saya kira kalau nanti teman-teman GAMKI, orang tanya banyak pengamat-pengamat asal bunyi asal nyinyir itu suruh lihatin aja data ini.
Nah dia bisa berdiskusi. Makanya saya suka kadang-kadang suka nantang datang ke mari, bawa angkamu, datamu, kita lihat siapa yang benar,” ungkap Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah berada di angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 40,17%.
Berdasarkan dari laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, peningkatan total utang pemerintah ini seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022.
Hal itu dilakukan untuk menutup pembiayaan APBN.
“Penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ini digunakan untuk menutup pembiayaan APBN,” tulis laporan APBN KiTa Edisi Maret 2022, dikutip Senin (4/4/2022).
Dalam laporan itu dirinci, berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88% dari seluruh komposisi utang akhir Februari 2022. Atau dalam jumlah uangnya sebanyak Rp 6.164,20 triliun.
Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,07%. SBN mata uang domestik Rp 4.901,66 triliun dan mata uang asing Rp 1.262,53 triliun.(Sumber)
