Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi penyakit akut negeri ini. Di era Orde Baru (Orba), KKN terpusat atau tersentralisasi. Kini, KKN tersebar atau terdesentralisasi di kabupaten-kabupaten dan provinsi.
Begitu pengamatan ekonom senior DR. Rizal Ramli lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (14/7).
Meski sudah tersebar, KKN terpusat juga semakin marak. Alasannya, karena pimpinan tidak memberi contoh integritas dan good governance.
“Dari segi nilai, korupsi per tahun era ini lebih besar, vulgar,” tegasnya.
Tidak sampai di situ. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini juga mengurai hal yang lebi cilaka ketimbang KKN yang sudah terdesentralisasi dan makin marak tersebut. Yaitu soal tokoh-tokoh 98 yang kini sesat jalan.
Kelompok yang pada tahun 1998 melakukan reformasi menentang KKN itu kini justru sibuk memberikan pembelaan dan apologia atas dugaan KKN yang terjadi di era Jokowi.
“Padahal mereka dulu sangat kritis terhadap KKN Orba. Syukur masih banyak angkatan 98 yang garis lurus, konsisten anti-KKN siapapun yang kuasa!” tutupnya.(Sumber)